aat ini banyak PPK baru yang belum paham tentang kontrak pengadaan barang/jasa dan tata cara penyusunan kontrak, Dalam praktek sehari - hari, PPK tersebut sering berkonsultasi secara sendiri-sendiri dan parsial ke Biro Hukum. Pada saat bersamaan, Biro Hukum bermaksud menyempurnakan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka memberikan asistensi, masukan dan saran bagi PPK dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa sekaligus mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa, maka perlu diadakan Forum Konsultasi Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/Bappenas yang diadakan pada Senin, 2 Mei 2011.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan asistensi penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2011;
2.  Mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi PPK  dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
3. Mendapatkan masukan substantif dalam rangka penyempurnaan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa.

Dari kegiatan ini diharapkan akan mendapatkan output berupa :

1. Pendapat dan nasehat hukum terhadap kontrak pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2011;
2. Daftar permasalahan dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
3. Saran dan solusi atas permasalahan tersebut dari narasumber Narasumber dari acara ini yaitu Tri Henowo, SH, MM, LLM, MA dan Nur Syarifah, SH, LLM