Dalam rangka menyamakan persepsi tentang prolegnas, perlu dilakukan koordinasi untuk menjaga komitmen di lingkungan Pemerintah. Prolegnas RUU Prioritas pada Tahun 2014 terdiri dari 66 RUU, 22 RUU diantaranya merupakan usulan Pemerintah dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
Pada hari kamis, tanggal 8 Mei 2014, Biro Hukum Bappenas menghadiri Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014 di BPHN, yang dipimpin oleh Kepala BPHN (DR. Wicipto Setiadi, SH, MH) dan dihadiri oleh Biro/Bagian Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat. Dalam pertemuan ini, masing-masing perwakilan dari K/L untuk melaporkan perkembangan terakhir dari RUU yang menjadi tanggung jawab/usulannya.
Dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah mempercepat proses pembahasan RUU untuk disahkan menjadi UU.
-
RAPAT PENDAHULUAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
27 APRIL 2020 | view : 7806
-
DISKUSI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
21 AGUSTUS 2019 | view : 7788
-
AUDIENSI DENGAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN INDONESIA (DPP PERKAHPI)
28 APRIL 2020 | view : 6372
-
-
FGD PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
11 NOVEMBER 2019 | view : 4534