Total data ditampilkan: 222
Jakarta (15/06) - Untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi kebijakan pembangunan nasional melalui kebijakan sektor jasa keuangan serta peran sekto ...
Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu RR. Rita Erawati menghadiri Rapat Kesepakatan Bersama terkait dengan Kerangka Kelembagaan (KK) dan K ...
Bandung – Selasa (17/05/2022) Sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan dan finalisasi mengenai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerahasiaan ...
Bogor (7/04) – Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menghadiri rapat harmonisasi secara luring dan daring atas Rancangan Peraturan Me ...
Jakarta (24/03) – Setelah terintegrasi dengan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), JDIH Kementerian PPN/Bappenas ...
Pembentukan pelaksanaan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak UU IKN diundangkan oleh ...
Jakarta (3/2) – Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat secara daring dan luring di Hotel Royal Padjajaran Bogor. Ra ...
Jakarta (2/2) – Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Pembahasan Finalisasi Draf Nota Kesepahaman dan Perjanjian antara ...
Jakarta (10/01) - Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang M ...
Jakarta – Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya manusia dalam hal penyediaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kepala BNNK Sukabumi, Ibu ...
Jakarta (24/12) - Tata kelola kebijakan yang baik telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dalam era reformasi birokrasi saat ini, kh ...
Bandung - Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhitungkan berbagai alternatif terkait dengan manfaat dan biaya yan ...