ID |
EN
BERANDA
PROFIL
VISI MISI
PENGELOLA
PETUNJUK PENGELOLAAN
MODUL PENGELOLAAN
SOP PENGELOLAAN
KONTAK KAMI
DOKUMEN HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
PERPPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
PERATURAN MENTERI BERSAMA/
SURAT EDARAN BERSAMA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
KEPUTUSAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
KEPUTUSAN KPA
SURAT EDARAN
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
SURAT EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
SOP
SOP BAPPENAS
SOP BIRO HUKUM
PEDOMAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
PUTUSAN/YURISPRUDENSI
LITIGASI
NON LITIGASI
ARTIKEL HUKUM
MONOGRAFI HUKUM
BUKU HUKUM
KUMPULAN PERATURAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
PENELITIAN HUKUM
PENGKAJIAN HUKUM
LAINNYA
KOLEKSI DOKUMEN LANGKA
DIREKTORI
BERITA TERKINI
BERANDA
PROFIL
VISI & MISI
PENGELOLA
PETUNJUK PENGELOLAAN
KONTAK KAMI
DOKUMEN HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
PERPPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
PERATURAN MENTERI BERSAMA/
SURAT EDARAN BERSAMA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
KEPUTUSAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
KEPUTUSAN UNIT ESELON I
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN
SURAT EDARAN
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
SURAT EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
SOP
SOP BAPPENAS
SOP BIRO HUKUM
PUTUSAN/YURISPRUDENSI
LITIGASI
NON LITIGASI
ARTIKEL HUKUM
MONOGRAFI HUKUM
BUKU HUKUM
KUMPULAN PERATURAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
PENELITIAN HUKUM
PENGKAJIAN HUKUM
LAINNYA
DIREKTORI
BERITA TERKINI
Profil
Profil Pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
Home
/
Detail Profil
Nama Lengkap
:
Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LL.M.
Jabatan
:
Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Unit Kerja
:
Biro Hukum
Email
:
hendra.prabandani@bappenas.go.id
Publikasi
:
PEMBANGUNAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL
INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI FUNGSIONALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGRAJIN PATUNG DESA BEJIJONG DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENCAPAIAN TUJUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA)
MEMAKNAI PERATURAN DESA BEJIJONG TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGRAJIN PATUNG
ASPEK HUKUM LOGO INSTANSI PEMERINTAH: TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
DANA PERWALIAN, TRUST DAN WAQAF
TRUST FUND: HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPAN
BATAS KONSTITUTIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE POWER)
DEVELOPMENT TRUST FUNDS IN INDONESIA KEY FEATURES AND THE RECENT DEVELOPMENT
UNSUR DAN PRINSIP UTAMA DALAM TRUST FUND
KONSEPSI DASAR PUBLIC DAN PRIVATE TRUST FUNDS
KERANGKA HUKUM DAN ORGANISASI DANA PERWALIAN INDONESIA
PROJECT CLOSURE PLAN
PENDEKATAN HUKUM DANA PERWALIAN INTERNASIONAL ATAS PROGRAM COMPACT
AN EVALUATION OF THE CONCEPTUAL FOUNDATION OF INDONESIAN DEVELOPMENT TRUST FUNDS
RESENSI BUKU: PANDUAN LENGKAP MENYUSUN PERJANJIAN PUBLIK DAN DOKUMEN HUKUM INSTANSI PEMERINTAH
KASUS ACHO DAN SENGKARUT HUKUM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
MASA DEPAN DANA PERWALIAN INDONESIA PASCA BERAKHIRNYA PROGRAM COMPACT
IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PEWARGANEGARAAN: TINJAUAN SISTEM PEWARGANEGARAAN INDONESIA, BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT
BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCA-INDONESIA
MOMENTUM PERBAIKAN TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DARURAT TATA KELOLA DATA
Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia
Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact
The Virtue And Problems Of Indonesian Development Trust Funds