• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

Arsip Monografi lainnya Berdasarkan Tahun

Arsip Monografi Lainnya di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Tahun
  • Home /
  • Seluruh Monografi Lainnya /
  • Tahun Monografi Lainnya
 
20
OKT
2012

TANGGAPAN HASIL SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDERS TERHADAP PP 39/2006 GUNA PENYEMPURNAAN PP 39/2006

VIEW: 198 | LAINNYA | Detail

20
OKT
2012

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMB

VIEW: 183 | LAINNYA | Detail

09
OKT
2012

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN FISIK PENYEDIAAN BARANG/JASA

VIEW: 196 | LAINNYA | Detail

09
OKT
2012

PENGELOLAAN KEGIATAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

VIEW: 201 | LAINNYA | Detail

08
JUN
2012

WORKSHOP KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN/KEBIJAKAN DI BAWAH PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS

VIEW: 261 | LAINNYA | Detail

30
JAN
2012

REVISI UU KN DAN UPAYA SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

VIEW: 240 | LAINNYA | Detail

27
MAR
2012

PEMBENTUKAN ULP (UNIT LAYANAN PENGADAAN) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

VIEW: 196 | LAINNYA | Detail

Pencarian

  • Popular
  • Tag
  • TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA TIDAK TETAP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    17 JAN 2020| view : 826

  • KEBIJAKAN LEMBAGA NON STRUKTURAL

    18 JUL 2016| view : 735

  • MAJALAH HUKUM NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2008

    09 JAN 2020| view : 664

  • TEMPLATE ADENDUM SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA TIDAK TETAP

    15 MEI 2020| view : 574

  • PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PENERAPAN RIA

    10 DES 2019| view : 391

ADENDUM PERJANJIAN THR TENAGA TIDAK TETAP BAPPENAS ASPEK HUKUM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

ARSIP MONOGRAFI LAINNYA

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • <1999


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252