Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK) new

    Kementerian PPN/Bappenas memprioritaskan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa datang. Indonesia perlu melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

     
    Kementerian PPN/Bappenas memandang perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ini harus segera disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berinisiasi untuk melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan pembangunan rendah karbon secara intensif dengan Pemerintah Daerah.

     
    Pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Rendah Karbon, pada tanggal 18 Juni 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan “Provinsi Papua dan Papua Barat didorong untuk menjadi bagian dari pilot kerjasama implementasi pembangunan rendah karbon, bersama dengan beberapa provinsi lainnya, mengingat kedua provinsi ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam hal pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) berikut kaji ulangnya. Tentu saja upaya ini sangat penting dan menjadi landasan yang sangat baik bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon”.

     
    Harapannya, setelah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini, memberikan manfaat bagi kita semua, dan diharapkan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan rendah karbon di Indonesia.

  • Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Department for International Development, dan Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tentang Kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon new

    Dalam rangka pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Rendah Karbon perlu menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang dilakukan dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Inggris... baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan new

    Papran dengan Judul "Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" disampaikan pada Forum Komunikasi Hukum dalm rangka Peningkatan Kpasitas Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian, pada tanggal 28 September 2018.

     

    Outline:

    1. Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    2. Mengapa Perlu Pengkajian?;

    3. Pengkajian dalam konteks Regulatory Planning;

    4. Perbandiangan Beberapa Negara;

    5. Tantangan Kedepan Bagi Perancang di K/L.

    ...

    By: Hendra W, Prabandani, SH, MH, LL.M