Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Berita
    << PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NEXT >>


  • Biro Hukum Selenggarakan Workshop Legislative Drafting

    Biro Hukum Selenggarakan Workshop Legislative Drafting

    Dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi dan perbaikan capaian kinerja penyusunan peraturan perundnag-undangan, pada tanggal 10-12 Oktober 2019 Biro Hukum Bappenas telah menyelenggarakan workshop legislative drafting bagi staf di Kementerian PPN/Bappenas. Bertempat di Hotel Santika Depok, workshop ini diikuti oleh berbagai unit kerja yang selama ini bertindak sebagai pemrakarsa Peraturan Menteri, Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. Workshop juga diikuti oleh perwakilan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang merupakan Lembaga Non Struktural yang berada dibawah baca lengkap

  • Rapat Koordinasi Pengembangan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas

    Rapat Koordinasi Pengembangan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas

    Dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PPN/Bappenas saat ini Biro Hukum sedang melakukan pengembangan terhadap website JDIH sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan JDIH erat kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di internal Kementerian PPN/Bappenas.

    Berdasarkan hal tersebut bertempat di Hotel Morrissey, baca lengkap

  • Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Bertempat di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu pagi pukul 09.30 WIB (21/8/2019), Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas risiko hukum persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa (tender). Diskusi dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat Bidang Administrasi Umum, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Biro Umum, Pokja ULP, PPK Satker DM II, PPK Satker DM V, dan seluruh staf pegawai Biro Hukum Kementerian baca lengkap

  • Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

    Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

    Kementerian PPN/Bappenas memprioritaskan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa datang. Indonesia perlu melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

     
    Kementerian baca lengkap

  • Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Department for International Development, dan  Foreign and Commonwealth Office,  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tentang Kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon

    Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Department for International Development, dan Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tentang Kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon

    Dalam rangka pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Rendah Karbon perlu menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang dilakukan dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia melakukan penandatanganan Memorandum of Undestanding (MoU) tentang kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon/LCD, antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Department for International Development dan Foreign and Commonwealth baca lengkap

  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI-2017 antara MCA-I Melawan Konsorsium PT Carbontropic

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI-2017 antara MCA-I Melawan Konsorsium PT Carbontropic

    Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis pagi pukul 11.00 WIB (16/5/2019) berlangsung sidang lanjutan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional lndonesia dalam Perkara Nomor: 981/X/ARB/BANI-2017 antara Millenium Challenge Account-lndonesia (MCA-lndonesia) melawan konsorsium PT Carbontropic (PT CTG), dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

     

    baca lengkap

  • Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

    Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) yang bertempat di Jakarta, pada hari Kamis pagi tanggal 21 Maret 2019. Acara tersebut dimaksudkan untuk penelaahan terhadap ruang lingkup tugas PjPHP/PPHP, hubungan kerja antara PjPHP/PPHP dengan PA/KPA, PPK, ULP, dan Penyedia Barang/Jasa, serta penyiapan standar dokumen, kertas kerja dan Berita Acara yang harus disiapkan oleh PjPHP/PPHP.

     

    baca lengkap